Hal Krusial dalam RUU BUMN
Video ini dibuat sebelum RUU BUMN disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Us...
Poin Penting dalam Revisi UU Minerba
Video ini dibuat sebelum pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral ...
Problem Hukum Kebijakan Amnesti Prabowo
Presiden Prabowo berencana mengeluarkan kebijakan amnesti dan abolisi terhadap 44.000 narapidana dengan berbagai kategori, yakni napi nark...
Pemusatan Pengelolaan Superholding Danantara di Tangan Presiden | NALAR HUKUM EPS. #9
Danantara sebagai superholding BUMN telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 sebagai badan pengelola investasi menurut...
Hak Karyawan Jika Sritex Pailit | NALAR HUKUM EPS. #11
PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex jatuh pailit melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor Perkara: 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024, dimana MA ...
Beli Kapal Tua Dengan Harga Baru, Eks Dewan Direksi ASDP Ditahan | NALAR HUKUM EPS. #12
Pembelian kapal yang dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dari PT. Jembatan Nusantara yang telah diakuisisi ternyata menimbul...
Revisi UU TNI Jalan Dwifungsi Jilid II? | NALAR HUKUM EPS. #15
Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai revisi Undang-Undang TNI yang sedang menjadi perbincangan hangat di Indon...
Langganan:
Postingan
(
Atom
)
