Problem Hukum Kebijakan Amnesti Prabowo
Presiden Prabowo berencana mengeluarkan kebijakan amnesti dan abolisi terhadap 44.000 narapidana dengan berbagai kategori, yakni napi nark...
Masalah di Seputar Revisi UU BUMN | NALAR HUKUM EPS. #8
DPR melalui paripurna telah melakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai revisi ter...
Pemusatan Pengelolaan Superholding Danantara di Tangan Presiden | NALAR HUKUM EPS. #9
Danantara sebagai superholding BUMN telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 sebagai badan pengelola investasi menurut...
Oplos BBM RON 90 dan RON 88 Jadi RON 92, Negara Rugi 193,7 Triliun | NALAR HUKUM EPS. #10
Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan petinggi PT. Pertamina Patra Niaga dalam hal tata kelola minyak mengakibatkan kerugian negara...
Hak Karyawan Jika Sritex Pailit | NALAR HUKUM EPS. #11
PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex jatuh pailit melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor Perkara: 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024, dimana MA ...
Beli Kapal Tua Dengan Harga Baru, Eks Dewan Direksi ASDP Ditahan | NALAR HUKUM EPS. #12
Pembelian kapal yang dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dari PT. Jembatan Nusantara yang telah diakuisisi ternyata menimbul...
THR Bagi Karyawan Swasta dan ASN | NALAR HUKUM EPS. #13
Tunjangan Hari Raya (THR) adalah salah satu hak pekerja yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahun, terutama menjelang Lebaran. Dalam video ...
Kendaraan Rusak Akibat Terendam Banjir, Apakah Dapat Diklaim Pemegang Polis? | NALAR HUKUM EPS. #14
Banjir bisa datang kapan saja dan mengancam kendaraan Anda. Salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi oleh pemilik kendaraan adalah...
Revisi UU TNI Jalan Dwifungsi Jilid II? | NALAR HUKUM EPS. #15
Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai revisi Undang-Undang TNI yang sedang menjadi perbincangan hangat di Indon...
Langganan:
Postingan
(
Atom
)
